Bandung-Sidang lanjutan terkait kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta kepada Bupati Bekasi mengungkapkan fakta kronologi penyerahan uang untuk perizinan Meikarta kepada Bupati Bekasi, Ibu Neneng Hasanah. Alih-alih dari keterangan para saksi yang mengataka PT Lippo Cikarang menjanjikan Rp.20 miliar sebelum perizinan proyek Meikarta dilakukan, namun hanya terealisasi sekitar 10,5 miliyar saja. Hal inipun diberikan secara bertahap melalui saksi EY Taufik secara tunai untuk diserahkan kepada Bupati Bekasi tersebut. Sidang lanjutan tersebut berlangsung di gedung Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A khusus, tepatnya pada hari Rabu, 13 Maret 2019 pukul 10.00 WIB tadi.

Dalam Keterangan saksi pertama, bapak EY Taufik, Kepala Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi mengatakan, awalnya ia dihubungi oleh Bupati Bekasi perihal menanyakan tentang proyek Meikarta.

Taufik kemudian mendapatkan informas tentang proyek meikarta. Ia lalu menghubungi Satriyadi, salah satu saksi yang menghadiri sidang tersebut, lalu saksi tersebut membenarkan fakta tersebut.

Setelah 2 pekan kemudian, Taufik bertemu dengan Satriyadi di salah satu ruko dekat Masjid Cibiru. Dari situlah mereka membahas mengenai perizinan proyek Meikarta dengan luas sekitar 438 hektare.

“Saya bilang besar banget. Lalu beliau menanyakan kira-kira bagaimana prosesnya. Saya bilang ajukan saja. Terus Pak Satriyadi menanyakan berapa biayanya? Saya bilang tidak tahu. Beliau menanyakan bagaimana kalau Rp. 20 miliyar? Saya hanya bilang nanti disampaikan,” begitu ujar kesaksian dari Taufik dalam sidang hari ini (13/3)

Setelah itu, Taufik menghadap ke Bupati Bekasi. Lalu melaporkan hal yang telah ia baicarakan dengan kedua orang tersebut. Taufik menyampaikan bahwa Buoati hanya bilang untukk diproses saja.

Setelah itu proses perizinan mulai berjalan. Taufik meyebutkan bahwa dalam proses IPPT, Edi Soes dan Satriyadi pernah menghadap Bupati Neneng.

“Terkait Perizinan IPPT mohon dibantu.” Begitu kata Taufik saat ditanya apa saja percakapan yang terjadi saat pertemuan oleh jaksa.

Lalu setelah itu, ia hanya mengetahui bahwa IPPT tersebut telah ditandatangani setelha dihubungi oleh Bupati Neneng Hasanah.

EY Taufik menjelaskan bahwa walaupun IPPT yang diajukan seluas 143 hektar, namun hanya 84,6 hektare yang di setujui pada tanggal 12 Mei 2017.

EY Taufik menjelaskan bahwa Bupati Neneng hanya mendapatkan 10,5 miliyar yang diberikan secara bertahap.

Pertama, realisasi 2,5 miliyar terjadi pada Juni 2017. EY Taufik menerima uang tersebut di sebuah ruko depan pom bensin. Uang tersebut ia terima dalam bentuk tunai yang dimasukan dalam kopor berkulit coklat. Uang itu segera EY Taufik berikan pada Bupati Bekasi. Pada Juli 217, EY menerima uang 2,5 miliyar yang dimasukan dalam koper lagi. Lantas EY Taufik langsung mengantarkan uang tersebut ke rumah dinas Bupati Bekasi melalui sekertaris beliau. Pada Agustus 2017, EY menerima 2 miliyar dari Edieus yang dimasukan kedalam tas ransel. Pada Oktober 2017 EY menerima 2 miliyar dalam bentuk USD dolar. Uang tersebut diberikan di masjid dengan dimasukan kedalam amplop coklat. selanjutnya EY Taufik mendapatkan 1,5 miliar. Pada saat itu, iapun mendapatkan 500 juta untuk dirinya. Namun EY Taufik berkata pada jaksa bahwa ia telah mengembalikan 500 juta itu semuanya. Hingga november dan Januari EY Taufik menerima 500 juta dan sisa 100 juta. Total uang yang diberikan oleh EY Taufik kepada Bupati Bekasi berjumlah 10,5 miliyar. (Ghina)